Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa tahun 2011 terancam molor dari target awal. Pasalnya, hingga awal bulan Januari ini, pihak eksekutif belum kunjung menyerahkan draf RAPBK 2011 kepada pihak DPRK Langsa. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada terhambatnya proyek pembangunan dan program kemasyarakat di Kota Langsa pada tahun anggaran 2011 ini.
Wakil Ketua DPRK Langsa, Ir Hidayat, kepada Serambi Jumat (7/1) mengatakan, terkait dengan hal itu, pihak DPRK telah beberapa kali melayangkan surat teguran agar pihak eksekutif segera mengajukan RAPBK dimakud. “Apa bila draf RAPBK tersebut belum juga diserahkan kepada pihak Dewan, maka ditakutkan waktu yang dibutuhkan untuk pembahasan RAPBK sangat singkat, sehingga berdampak akan terjadinya keterlambatan pengesahan APBK tahun anggaran 2011 ini,” katanya.
Dia menambahkan, berdasarkan target dan kesepakatan awal, pihak eksekutif akan melakukan pengajuan draf RAPBK 2011 pada bulan Desember 2010. Sementara pembahasan di DPRK akan dilakukan pada minggu pertama bulan Januari 2011. Namun, target itu dipastikan sudah bergeser karena hingga kemarin pihak eksekutif belum kunjung menyerahkan RAPBK 2011.
Anggota Dewan dari Partai Golkar ini menambahkan, seharusnya pembahasan RAPBK 2011 ini sudah bisa dimulai pada awal bulan ini karena Dewan telah selesai mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Program Anggaran Sementara (PPAS), pada bulan Desember 2010 lalu.
“Kita harap kepada Pemko Lansga agar segera mengajukan draf RAPBK tahun 2011 ini agar dapat segera dibahas. Harapan kita, pengesahan APBK tahun 2011 akan dilakukan secepat mungkin, sehingga program pembangunan yang akan dijalankan tahun ini berjalan sesuai target,” ujar Hidayat.(c42)
1 komentar:
Walikota kita kan orang pinter masak sih, sumber masalah itu dari tim anggaran walikota, saya tidak habis pikir melihatnya, saya dengar dari bogor ini walikota sering ada di Jakarta semenjak Desember 2010 untuk menggurus masalah pasar atas
Posting Komentar